15%

Akhirnya 4 Terdakwa Dugaan Kriminalisasi Mafia Tanah Tunjuk PH Dari DPN PPWI

08-Sep-2022

Arus Banten. Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu agenda yang selalu diprioritaskan dalam setiap bertata negara baik dunia Nasional maupun internasional. Namun ironis di setiap negara ternyata penegakan hukum hanya tinggal teori belaka terlebih saat ini di negara kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas rakyatnya merindukan sebuah keadilan dari informasi hukum ternyata disinyalir hanyalah tinggal pisahkan jempol belaka.

Banyak sekali dalam data digital yang bisa kita temui baik melalui media TV cetak maupun media online saat ini supermasi hukum cenderung menjadi sebuah kemandulan khususnya di kalangan penegak hukum baik itu polri maupun kejaksaan dan kehakiman. Hingga akhirnya turut mengambil sebuah peran aktif dalam proses penegakan hukum khususnya advokasi bagi masyarakat tertindas warga yang terzalimi maka, Firma Hukum Ujang Kosasih, SH & Partner, ditunjuk oleh keluarga dari 4 terdakwa korban dugaan kriminalisasi mafia tanah di Cipocok, Kota Serang, Banten. 

Dugaan kriminalisasi terhadap keempat korban mafia tanah tersebut dengan menggunakan Pasal 170 KUHP oleh penyidik Ditreskrimum Polda Banten, nampaknya kembali akan dibongkar oleh Advokat Ujang Kosasih, SH dan kawan-kawan.

Kasus tersebut bermula dari peristiwa pengurukan tanah milik Hasuri Abdul Manap oleh PT. Permata Alam Semesta pada sekitar bulan Juni 2021. Tanah tersebut terletak di Kampung Baru, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Sekitar tahun 2019 lahan tersebut diklaim sebagai milik PT. Permata Alam Semesta. 

Dalam kasus kriminalisasi keempat terdakwa tersebut, diduga kuat telah terjadi rekayasa BAP maupun surat dakwaan, oleh pihak aparat penegak hukum. Hal ini, kata Advokat Ujang Kosasih, bercermin dari pengalamannya di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur, saat membela Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke yang dikriminalisasi atas perobohan papan bunga di Polres Lampung Timur oleh penyidik Satreskrim Polres Lampung Timur dan Kejaksaan Negeri Lampung Timur, dimana  Wilson Lalengke, bersama dua rekannya (Edi Suryadi dan Sunarso), dikenakan pasal 170 KUHP.

"Hal serupa kini terjadi menimpa keluarga H. Hasuri Abdul Manap, dua orang anak kandungnya bersama dua orang lagi keluarga dekatnya dijebloskan ke jeruji besi, karena dituduh merusak pondasi dan dikenakan Pasal 170 KUHP," ungkap pengacara dari Baduy tersebut, Rabu, (8/9/2022).

Memang sangat miris, tambah Ujang Kosasih, 4 orang warga Cipocok, Kota Serang, dilaporkan oleh PT. Permata Alam Semesta lantaran dituduh merusak pondasi yang di pasang di tanah orang tua keempat terdakwa. "Memang miris ya, semestinya perusahaan dan mafia tanah yang diusut dan diperkarakan oleh aparat, tapi malah pemilik tanah yang sah, yang berusaha mempertahankan tanahnya yang dikriminalisasi oknum polisi. Hal seperti ini harus dilawan," tegasnya.

Menurut Agung, salah satu anak dari pemilik tanah atas nama H. Hasuri Abdul Manap, mereka yang saat ini sedang ditahan hanya mempertahankan tanah orang tuanya sendiri, yang sejak tahun 1986 sampai sekarang tidak pernah diperjual-belikan kepada siapapun, yang tiba-tiba pada tahun 2021 muncul PT. Permata Alam Semesta yang melakukan pengurugan dan pemagaran tanah milik orang tua 4 terdakwa. "Keempat saudara saya yang dijadikan terdakwa tersebut hanya mempertahankan tanah orang tua kami, yang dimiliki sejak tahun 1986, yang sampai saat ini tidak pernah diperjual-belikan kepada siapapun," jelas Agung dengan nada sedih, beberapa waktu lalu.

Di tempat terpisah, tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Advokat Ujang Kosasih, SH, selanjutnya membenarkan bahwa dirinya ditunjuk oleh keluarga dari 4 terdakwa korban kriminalisasi itu, untuk mendampingi mereka di persidangan di Pengadilan Negeri Serang yang akan digelar pada hari Kamis tanggal 8 September 2022. Advokat yang merupakan salah satu dari team penasehat hukum PPWI Nasional ini menjelaskan kepada awak media bahwa dirinya dan tim kuasa hukum akan melakukan pembelaan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ketika ditanya awak media Arusnews, langkah apa yang akan dilakukan terkait dugaan kriminalisasi 4 terdakwa yang akan dibela, Advokat Ujang Kosasih, SH, dengan singkat belum bisa menentukan sikap. Dirinya menjawab" Belum ditentukan mas, soalnya kami belum dapat bundelan berkas BAP dan surat dakwaan dari JPU. Kami akan pelajari BAP dan dakwaannya, baru nanti kami akan ambil langkah," jelas Ujang Kosasih, pria asal Lebak Banten ini sambil tersenyum.

Sebagai informasi digital, saat melakukan pembelaan terhadap Ketum PPWI Wilson Lalengke, Advokat Ujang Kosasih sampai mengajukan saksi verbalisan, yakni saksi dari pihak penyidik, karena terdapat 71 kebohongan dan kejanggalan yang ditemukan dalam BAP. "Tidak tertutup kemungkinan BAP 4 tersangka yang diperiksa oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Banten juga ada penyimpangan," tandas Ujang Kosasih.
Red

Topik : POLRI Perlindungan Hukum

Artikel yang mungkin Anda suka