15%

Diduga BRI Tipu Hak Karyawannya, Putusan MA, Nasabahnya Sesaat Lagi" Ketum MASJAMI

18-Jun-2021

Arus Jakarta. Indonesia memiliki undang-undang yang salah satunya adalah berfungsi sebagai melindungi hak rakyat Indonesia itu berkaitan dengan kebebasan berpendapat maupun undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Namun nampaknya semua itu hanyalah isapan jempol belaka hal ini menjadi sebuah contoh dari 9 mantan karyawan PT BRI atau Bank Bank Rakyat Indonesia wilayah Medan. 9 karyawan tersebut merasa sedih dan sangat kecewa pasca tidak tercapainya kesepakatan mediasi yang berlangsung di kantor dinas tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara yang berada di wilayah Medan anne-marie ni terjadi pada hari Rabu 10 Februari 2021 kemarin.

Melalui informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi ArusNews yang digelar di lantai 2 Disnaker Provinsi Sumut dihadiri 9 mantan karyawan BRI wilayah Medan dan kuasa hukum Rudianto Simanjuntak SH MH serta mediator dari Disnaker Provinsi Sumut.

Ironi Memang karena tidak mencapai kata kesepakatan antara kedua belah pihak 9 mantan karyawan BRI ini mengungkapkan rasa kecewanya di hadapan awak media sebab perjuangan mereka untuk memperoleh hak sebagai karyawan tetap sebagaimana yang dijanjikan oleh bank BRI tidak membuahkan hasil pula.

Rudianto Simanjuntak selaku Kuasa hukum dari 9 eks karyawan BRI menuturkan dihadapan awak media mereka cukup kecewa karena itu mereka Meminta perlindungan hukum dan inilah awal jalan kita untuk mengajukan gugatan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 sebelum masuk ke pengadilan diawali dulu proses mediasi dan hari ini diputuskan gagal.

Ditambahkan pula oleh perwakilan eks karyawan BRI dari ke 9 orang itu yang bernama Nova mengungkapkan pihak BRI jelas-jelas tidak konsisten dan berbohong, dengan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama 9 mantan karyawan pada kunjungan kerja DPRD kota Medan pada awal Desember 2020 yang bertempat di Kanwil BRI Medan.

Menurut Nova di pasal 59 undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 bahwa pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan tidak diperkenankan menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu atau yang disebut juga dengan pekerjaan kontrak sebaliknya nya harus dalam bentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerjaan tetap dan 9 mantan karyawan BRI ini telah dikontrak 9 sampai 12 tahun itu pun tanpa jeda ungkap" Nova.

Hal tersebut diungkapkan dalam satu acara aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung BRI Pusat Jakarta pada (16/6/2021) hari Kamis. 

Sembilan eks pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Cabang Medan melakukan demonstrasi di depan Kantor Pusat BRI, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, (16/6/2021). Kesembilan eks pegawai tersebut merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Medan, Sumatera Utara, sejak Oktober 2020 lalu. 

Mereka mendatangi Kantor Pusat BRI di Jakarta untuk menuntut keadilan atas nasib mereka yang diperlakukan semena-mena oleh pimpinan BRI Cabang Medan. Orasi dengan pembentangan spanduk yang berisi pernyataan dan keluh-kesah para korban PHK tersebut dikawal oleh ormas Relawan AKAR dan Padamu Negeri. Demo damai dan simpatik yang dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB itu berlangsung tertib, aman dan lancar.

Koordinator dan sekaligus juru bicara para eks pegawai BRI Medan ini, Tri Novalina dan Rita Kardina, menyampaikan permasalahan yang menimpa mereka dihadapan awak media ArusNews" kami menyampaikan aspirasi dari keduanya sempat mengundang simpati dan rasa haru dari para pengguna jalan yang sempat melewati jalur Jalan Jenderal Sudirman tempat para pendemo melakukan aksinya.

 “Setelah dipekerjakan lebih dari 10 tahun sebagai petugas teller yang merupakan tugas utama sebuah perbankan di BRI Cabang Medan, kami di-PHK sepihak oleh manajemen BRI sejak Oktober 2020, dan belum mendapatkan keadilan yang kami harapkan, sementara keadaan ekonomi yang begitu sulit. Kami sudah mengadukan nasib kami ke beberapa pihak di Medan, termasuk ke DPRD Kota Medan, namun hingga hari ini belum ada hasil apa-apa,” beber Tri Novalina dalam orasinya.

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan perhatian dari pihak BRI Cabang Medan dan pemerintah setempat, lanjut Tri Novalina, mereka akhirnya datang ke Jakarta dengan ikhtiar dan doa semoga pihak Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan aspirasi dan tuntutan keadilan yang mereka perjuangkan. “Kami datang ke Jakarta sejak 6 Juni lalu, berharap dapat bertemu berbagai pihak yang sekiranya dapat membantu kami mendapatkan keadilan. Kami sangat berharap semoga jajaran Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan kesedihan kami dan memberikan keadilan yang kami tuntut selama ini,” geram Tri Novalina.

Surat Kesepakatan BRI dan Eks Karyawan

Di tempat terpisah, Deny Abdul Wahab selaku ketua umum Masyarakat Pekerja Muslim Indonesia (MASJAMI) saat berkomunikasi dengan redaksi ArusNews. Deny menuturkan" Ini bukti bahwa jika saya melihat dari putusan MA. Pihak BRI sudah melecehkan putusan surat Mahkamah Agung sebagai lembaga Negara. Bahwa BRI harus selesaikan kewajiban nya kepada karyawan yang di PHK secara sepihak.

"Saya minta pada masyarakat untuk tidak lagi memberikan kepercayaan nya pada Bank BRI dalam menitipkan dana nya. Karena indikasi kebohongan baik di tingkat karyawan, lembaga Negara pun di ingkari apalagi dana Nasabah nya. Pasti akan sangat mudah di bohongi pula" pungkasnya.

Red

Topik : Derita Warga

Artikel yang mungkin Anda suka