15%

Dugaan Pungli SMK 1 Kota Agung Barat, Pekan Besok Segera Ber Proses

19-Sep-2020

Arus Tanggamus. Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) sebagai sosial kontrol merupakan fungsi kontrol yang berimbas bisa meng advokasi keinginan warga yang tak kunjung tersampaikan khusnya pada pemerintah, begitu pula halnya terkait Laporan LSM Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN) DPD Tanggamus Kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggamus dalam hal dugaan adanya PUNGLI yang dilakukan oleh Oknum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kotaagung Barat (Kobar). Kamis, (17/9/2020).

Saat dikonfirmasi Tim AJO Indonesia serta crew Arusnews, Nigge Pane, yang mewakili Kasi Intelijen Kejari Tanggamus mengatakan, terkait Laporan LSM LIPAN tersebut pihak Kejari sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi.

"Kalau Itu sudah kami proses untuk proyek kedepannya  kami belum lengkap pihak pihak terkait lainnya akan kami panggil lagi , Sampai saat ini, proses penyidikan terakhir kemarin baru kepala sekolah, bendahara komite, bendahara BOS serta Ketua Komite untuk diminta keterangan, karena berkas semuanya belum lengkap,"tuturnya. 

"Untuk di dinas pendidikan yang diwakili MKKS nya, Menurut Nige harus jelas tu poksinya.

"Kami akan panggil MKKS nya habis itu bendahara PIP terkait yang dikatakan pungli oleh pengurus SMK Negeri 1 Kota Agung barat. Mungkin minggu depan ini akan kami panggil,"ungkapnya.

Lanjut Nige, "Terkait hasil dari Tim penyidik Kejari Tanggamus, ini sudah ada tugas dan sudah ada poksinya masing masing, apa yang dipertanyakan apakah berhak pihak sekolah mengambil  pungutan seperti itu dan apakah itu benar-benar pungli. Ya, kami akan mendalami lagi apakah itu pungli diperkenankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang pembiayaan sekolah,"jelasnya.

Melansir berita sebelumnya Menurut keterangan Sri  Purwatiningsih kepala sekolah SMKN 1 Kobar, terkait Dugaan Pemotongan Dana PIP tersebut, benar ada dan dipergunakan untuk biaya operasional sekolah salah satunya membayar gajih guru honor.

"Soal dugaan pemotongan dana PIP dari Siswa itu benar dan kegunaannya itu banyak, salah satu pointnya gaji guru honor,"kata Sri senen lalu (3/09/2020).

Semtara Ketua LSM LIPAN Sanif Amran,  mengatakan  mengenai laporan kami itu berdasarkan temuan yaitu,

"Pertama; Uang daptar ulang (DPS)  itu tidak di adakan pungutan nya, di dasari oleh peraturan peresiden No, 87 th 2016 ada 58 item yg dijadikan pungli di sekolah, termasuk penarikan daftar ulang siswa siswi, 

Kedua; Pemotongan dana PIP yang diperuntukan membayar honor guru, itu sudah di atur didalam Juknis dana BOS, bahwa 15 persen dari total dana BOS, itu diperuntukkan utk membayar honor guru. 

Ketiga; Dana PIP ada aturan tersendiri kegunaan nya. Dasar itulah kami melayangkan surat ke Kejari kemaren itu"  jelasnya Sanif kepada wartawan sabtu (19/09/2020).
 
Syarip/Red

Topik : Lampung

Artikel yang mungkin Anda suka