15%

Gerombolan Anggota POLRI Bertindak Represif, Diduga Tabrak Aturan KAPOLRI Sendiri

15-Oct-2020

Arus Nasional. Aksi Demonstrasi pada tanggal 13 Okterber kemarin, sejatinya telah berlangsung aman dan tertib. Dalam pantauan tim Arusnews yang berada di lokasi area unjuk rasa tersebut di area kawasan patung kuda berhadapan dengan gedung Indosat dan gedung Sapta Pesona. Namun pasca mobil Komando yang di isi para petinggi DPP FPI dan para Orator yang memimpin orasi saat aksi berlangsung bergeser dengan ditutup doa.

Bukti Tindakan Represif Anggota POLRI

Sekitar jarak 100M, terjadilah pelemparan yang dilakukan oleh provokator dan berhasil diamankan oleh laskar FPI. Ironi memang, ternyata rusuh tersebut berlanjut dan meluas hingga memasuki wilayah kisaran menteng Jakarta Pusat bahkan hingga merangsek kedalam markas PII (Pelajar Islam Indonesia) dan GPI (Gerakan Pemuda Islam) di Menteng. Tindakan represif gerombolan anggota POLRI yang banyak viral di medsos hal tersebut menunjukan POLRI sedang lupa ingatan, bahwa seluruh gaji, tunjangan, hingga alat perlengkapan nya (Seragam dan alat tembaknya) semua dari sumbangan rakyatnya sendiri. Bahkan dipastikan para anggota POLRI yang bertindak represif tersebut telah melanggar PerKap (Peraturan Ka.POLRI No.2 Tahun 2019) "Ungkap Novel Bamukmin (Koordinator KORLABI) saat di wawncarai melalui sambungan Cellularnya, Kamis (15/10/2020).

Ditempat terpisah, anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mendatangi Polda Metro Jaya malam nya. Politikus Partai Gerindra ini datang menemui 11 kader Pelajar Islam Indonesia (PII) yang sempat diamankan polisi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Habiburokhman mengaku telah bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana. Dia meminta 11 kader PII tersebut dibebaskan malam ini.

"Kami dalam rangka menindaklanjuti pemberitahuan dari teman-teman PII, Pelajar Islam Indonesia, terkait penangkapan terhadap aktivis PII kemarin. Saya sudah bertemu dengan Pak Kapolda, intinya beliau akan menyambut baik apa yang kami sampaikan dan rekan-rekan tersebut dibebaskan malam ini, insyaallah," ungkap Habiburokhman ditemui wartawan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Habiburokhman juga mengatakan 11 kader tersebut merupakan korban salah tangkap. Dia memastikan 11 orang tersebut tidak terlibat dalam kerusuhan di demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja. "Ya insyaallah (11 kader PII) tidak terlibat," imbuh Habiburokhman.

Habiburokhman juga mengatakan dirinya memaklumi adanya salah penangkapan yang sempat dilakukan oleh aparat. Dia menyebut hal itu menjadi konsekuensi ketika mengamankan aksi massa. Dia menyebutkan aparat kepolisian akan mengganti kantor sekretariat PII yang sempat dirusak ketika mengamankan 11 kader tersebut.

"Pak Kapolda tadi bilang yang rusak-rusak akan diperbaiki. Jadi respons Pak kapolda cukup memuaskan kamilah," ucapnya. Seperti diketahui, PB Pelajar Islam Indonesia (PII) juga mengungkapkan sejumlah kader ditangkap imbas demo omnibus law UU Cipta Kerja kemarin. PII menyesalkan tindakan aparat yang mereka sebut merusak sekretariat.

Penyerangan Sekretariat Pelajar Islam Indonesia (PII) oleh pihak kepolisian tidak seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian, terlebih dengan cara menggunakan cara yang represif. Karena dengan dalih apa pun tindakan tersebut tidak dibenarkan, meskipun dengan dalih menindak masa yang berbuat kekerasan dan kerusuhan. Dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kepolisian harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia mempunyai Peraturan Kapolri Nomor 8/2009 tentang Pedoman Implementasi Hak Asasi Manusia," demikian keterangan tertulis dari PB PII seperti dikutip, Rabu (14/10/2020).

Koes/Red

Topik : POLRI

Artikel yang mungkin Anda suka