15%

Ketua LPPKI Jabar Geram" Oknum Anggota POLRI Kab. Bekasi Keluar Tupoksi, Berujung Dilaporkan Propam

22-Jun-2022

Arus Bekasi. Institusi POLRI selaku penegak hukum seharusnya menjadi bagian dari komponen Negara dalam penegakan supermasi hukum di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), bukan malah sebaliknya menjadi alat kepentingan para pelaku bisnis demi target tertentu. Namun rupanya hal ini justru oknum anggota POLRI bersikap keluar dari tupoksinya bahkan tidak mendukung program Kapolri "PRESISI".

Menindaklanjuti upaya penyitaan paksa mobil konsumen pada salah satu perusahaan Leasing di Bekasi, yang di duga penarik atau penyita kendaraan dilakukan oleh Oknum anggota Polres Kabupaten Bekasi berinisial AM, bahkan AM mengancam akan menderek dengan Paksa jaminan tersebut sehingga Konsumen merasa terancam dan di rampas Hak Konstitusinya.

Melihat ada anggota POLRI yang bersikap keluar jalur Tupoksinya, sontak saja pihak Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen Indonesia (LPPKI) DPW Provinsi Jawa Barat melaporkan oknum tersebut ke Propam Kota Bekasi.

Hingga akhirnya membuat geram Ketua LPPKI Jawa Barat, Pantas Siregar usai pelaporan. Dihadapan crew Arusnews dirinya  mengungkapkan" Bahwa hari ini Rabu, (22/6/2022), LPPKI Jabar melapor kepada divisi Propam Polres Metro Kota Bekasi, terkait laporan oleh warga Kota Bekasi, atas dugaan oknum anggota  kepolisian Metro Kabupaten Bekasi, unit-5 ranmor, yang ingin melakukan eksekusi jaminan fidusia.

" Hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan PP RI Nomor 2 Tahun 2003 pasal 5 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian, dan putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Sita Jaminan objek Fidusia harus melalui Putusan Pengadilan.

Di sini oknum anggota unit 5 ranmor Polres Kabupaten Bekasi (AM) memaksakan untuk mengambil paksa Sita Jaminan Fidusia, sedangkan kami dari pihak terlapor meminta keabsahan dari jaminan Fidusia tersebut, yaitu sertifikat dan akte fidusia sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 42 tahun 1999.

Jika tidak ada itu berarti antara debitur dan kreditur perjanjian di bawah tangan, dan tidak bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia.
Kami menilai bahwa AM telah gagal mengemban amanat sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat juga rakyat, serta menegakkan hukum yang berkeadilan bebas dari kepentingan tertentu dari pihak manapun.

Pantas S (Ketua LPPKI Jabar)

Jadi kami harap Propam untuk segera menerima laporan dan menindaklanjuti laoran kami, terkait dengan dugaan oknum polisi yang melakukan esekusi jaminan Fidusia yang melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah" Geram Pantas S (Ketua LPPKI Jabar).
Ant/Red

Topik : POLRI

Artikel yang mungkin Anda suka