15%

Staf Presiden Akui Gunakan Data Bansos 2015, Tiga Menteri Tetap Salahkan Gub. DKI

16-May-2020

Arus Nasional. Dengan kroyokan para menteri (Tiga Menteri Pemerintahan Jokowi-Maaruf) yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Menteri Sosial Juliari Batubara menilai bansos untuk warga miskin dan rentan miskin dampak virus corona yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah pusat (Dikutip CNN Indonesia (8/5/2020). 

Seolah dari puluhan Kepala Daerah yang ada di Indonesia, hanya Anies Rasyid Baswedan selaku Gubernur DKI yang selalu salah dimata para pembantu Presiden jokowi tersebut, Gubernur lain nya tidak ada yang pernah salah dalam kebijakannya.

Namun, pada kenyataannya dari suara masyarakat, di berbagai daerah pun yang berhasil dihimpun Crew Arusnews, khususnya wilayah Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang, Lampung. Masih banyak dari para warga yang belum dapat bantuan hingga warga yang berkategori mampu punya kontrakan malah dapat bantuan dari Presiden tapi warga (Janda tak berpenghasilan) malahan tidak dapat bantuan sama sekali (diwilayah Pondok Melati Kota Bekssi).

Nampaknya prasangka ke tiga Menteri tersebut atas kesalahan data yang di curigai bersumber dari Gubbernur DKI malah tidak benar. 

Rt Bekasi Timur, Data Tidak Sesuai. Orang Mati Malah Dapat Bantuan.

Hal ini disinyalir kesalahan data tersebut bersumber dari tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian. Dony pun mengakui data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) adalah data tahun 2015. 

Inilah yang mengakibatkan banyak ditemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran atau diterima oleh warga yang tidak miskin dan tidak terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. Bahkan ada warga yang sudah meninggal tercatat sebagai penerima bansos tunai.

Warga Salahkan Data Terima Bantuan Dari Presiden Ga Tepat Sasaran.

Memang banyak sekali kejadian di lapangan bansos itu salah sasaran. Karena data yang dipakai data 2015 ada yang sudah meninggal ada yang sudah tidak di domisili," Ungkap Donny Gahral, Jumat (15/5/2020) pada awak media.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Donny Gahral meminta pemerintah daerah (Pemda) memperbarui dan memperbaiki data masyarakat pemerintah bansos, sehingga penyaluran bansos dapat tepat sasaran.

"Ini harus segera diperbaiki karena kita tidak boleh salah sasaran. Kita harus berikan kepada yang berhak,” Tutur Donny Gahral.

Untuk perbarui dan perbaikan data warga penerima bansos, Donny Gahral meminta Dinas Sosial (Dinsos) di daerah agar melibatkan pengurus RT dan RW bekerja sama dengan Camat dalam melakukan pendataan kembali.

Red.

Topik : covid-19

Artikel yang mungkin Anda suka