Jawa Barat Darurat Bank Keliling, Dinas Terkait & POLRI Harus Bertindak Tegas

Arus Jabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta agar melakukan kajian untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat guna memfasilitasi dan mempermudah pinjaman kepada masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat khususnya di wilayah Bekasi (Kota & Kabupaten), Bogor, Karawang, Tasik, Garut, Bandung (Kota & Kabupaten) Warga telah banyak terjerat pinjaman dari bank keliling atau rentenir dengan bunga yang mencekik.

Demikian penuturan dari tokoh masyarakat Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta, Safrudin Hidayat mengungkapkan pada crew arusnews pada hari Ahad (10/11/2019)" Saat ini keberadaan rentenir cukup merajalela di wilayahnya. Namun, warga terpaksa menjadi nasabah dari rentenir lantaran mudahnya mendapatkan pinjaman.

Petugas Bank Keliling (BangKe) Wilayah Jatisampurna Saat menagih Warga.

Masyarakat banyak yang menjadi korban rentenir. Bahkan, ada sejumlah warga yang memutuskan untuk menjadi TKI lantaran terlilit utang dari rentenir. Tentu ini sangat memprihatinkan karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat," katanya di Ngamprah.

Meski tak menyebutkan besaran bunga dari pinjaman rentenir tersebut, menurut dia, beban yang dirasakan masyarakat sangat berat. Untuk itu, dia juga mendorong agar ketua RT/RW bisa memasang larangan bagi rentenir melalui pemasangan spanduk di setiap titik. 

Dengan kondisi itu, dia meminta agar Pemkab dan Pemprov Jawa Barat mendirikan BPR. "Hadirnya BPR pasti bisa menjadi solusi agar memberikan pinjaman bagi masyarakat dengan bunga yang tidak terlalu tinggi. Jadi masyarakat juga bisa lebih mandiri dengan bantuan modal untuk usaha untuk mengembangkan usaha," ujarnya.

Sementara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono (Fraksi PKS) menuturkan"

Imam Budi Hartono (Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS)

Peran koperasi

Jika BPR tak terwujud, lanjut dia, Pemprov dan Pemkab harus mampu mengoptimalkan peran koperasi yang saat ini sudah berdiri di KBB. Namun, keberadaaan koperasi saat ini dinilai belum efektif dalam memberantas rentenir. 

"Keberadaan koperasi di bawah Dinas UMKM dan Koperasi katanya mencapai ratusan koperasi yang aktif, tapi kan kami tidak tahu faktanya di lapangan. Yang jelas, rentenir masih merajalela, bahkan si Bangke nya (Bank Keliling) juga ikut-ikutan pakai kedok Koperasi," ujarnya.

Menanggapi hal demikan, saya minta pihak Dinas Koperasi UKM berkerja sama pihak ke polisian setempat ikut membersihkan koperasi bodong yang kerap di pakai para rentenir keliling (Bank Keliling, kerap disebut Bangke) dan ambil tindakan tegas. Cabut ijin nya dan tangkap para penyelenggaranya" Geram Imam Budi (Anggota DPRD Jabar).
Usdi