15%

Lagi.. Jokowi Tabrak Putusan MA, Naikan BPJS, Dugaan Sruduk UU.

14-May-2020

Arus Nasional. Ditengah Pendemi Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia, ekonomi kian merosot serta carut-marutnya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bansos baik melalui Pemkot, Pemkab, Pemprov dan Pemerintah Pusat dengan tidak tepat sasaran serta tidak meratanya pada masyarakat yang terdampal Covid-19.

Kini rakyat kembali ditambah menderita dengan naiknya iuran BPJS atas putusan Presiden beberapa hari lalu. Padahal berdasarkan aturan sebelumnya telah dibatalkan MA (Mahkamah Agung) yakni Perpres 75 Tahun 2019, besaran iuran untuk peserta mandiri kelas II sebesar Rp 110.000. Sementara, dalam Perpres sebelumnya, yakni 82/2018, iuran peserta mandiri kelas II sebesar Rp 51.000 per orang per bulan.

Namun ironi, Baik dari sisi kelembagaan maupun jabatan, Seorang presiden sebutlah Joko Widodo (Jokowi) yang seharusnya dapat memegang teguh prosedur hukum kenegaraan bahkan sepatutnya Hukum menjadi panglimanya dalam mengatur sebuah tatanan sistem bernegara, hal ini tidak di terapkan.

Tabrak Putusan MA Jokowi

Sehingga kembali Jokowi melakukan pelanggaran Hukum sistem bernegara melanggar putusan MA dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap. Hal tersebut dilakukan meski Mahkamah Agung sebelumnya telah membatalkan kebijakan kenaikan iuran iuran sebelumnya pada Maret 2020.

Kebijakan itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Putusan itu oleh Jokowi tandatangani dan ditetapkan pada 5 Mei 2020.

Pada Pasal 34 perpres tersebut, mulanya disebutkan bahwa iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan sebesar Rp42 ribu sejak 1 Agustus 2019 bagi penerima bantuan iuran (PBI). Besaran itu disamakan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) maupun Bukan Pekerja (BP) di ruang perawatan kelas III.

Namun, sepanjang 2020 ini, iuran akan disokong oleh pemerintah pusat (pempus) sebesar Rp16.500 per orang per bulan sedangkan sisanya, yakni Rp25.500 akan dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.

Sementara itu, iuran bagian peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta sebesar Rp25.50O per orang per bulan yang sebelumnya dibayarkan oleh pemda (pemda).

Namun mulai 2021, iuran mengalami perubahan skema. Iuran yang harus dibayarkan peserta sebesar Rp35 ribu sedangkan sisanya, yakni Rp7 ribu dibayarkan pempus. Sedangkan untuk yang sebelumnya dibayarkan oleh daerah Rp35 ribu bisa dibayarkan seluruhnya oleh pemda atau sebagiannya saja.

Bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp100.O00 per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta. Sedangkan untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu

sebesar Rp150.000.

Jika dirujuk berdasarkan aturan sebelumnya yang dibatalkan MA yakni Perpres 75 Tahun 2019, besaran iuran untuk peserta mandiri kelas II sebesar Rp 110.000. Sementara, dalam Perpres sebelumnya, yakni, iuran peserta mandiri kelas II sebesar Rp 51.000 per orang per bulan.

Adapun iuran bagi peserta PBPU dan BP kelas I yang sebesar Rp150.000 per orang per bulan, lebih rendah dari Perpres 75/2019 yang sebesar Rp 160.000 per orang per bulan namun lebih tinggi dari Perpres 82/2018 yMA g sebesar Rp 80.000 per bulan.

Meski demikian, Kepres terbaru telah menetapkan bahwa skema dan besaran iuran yang baru tersebut akan mulai berlaku sejak 1 Juli 2020.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum GERUS (Gerakan Ummat Sadar) Laksono Suwito geram dan mengungkapkan pada awak media Arusnews, Rabu (13/5/2020) "Parah... Kalau kita punya Presiden macam ini, Putusan MA saja dia berani langgar, apalagi janji sama rakyat sendiri pasti dia akan langgar. Dan jangan salahkan rakyat kalau akan ada luapan amarah secara sosial. Dah ga beres ini penglolaan negara. Gaji Direksinya sudah puluhan juta, Fasilitas pejabat negara minta di tingkatkan, eeh rakyat suruh nyuapin ke pejabat yang kerjanya tidak membela rakyat nya sendiri" Geram nya.
Soemad.

Topik : Jokowi

Artikel yang mungkin Anda suka